DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Presiden agar tidak hanya menghimbau, tapi juga mendesak PBB untuk turun tangan lebih jauh mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII Hidayat Nurwahid kepada Parle yang ditemui sesaat setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut HUT ke-68 Kemerdekaan RI (16/8) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya SBY sempat menyinggung keprihatinan yang mendalam atas situasi yang berkembang di Mesir, seraya berharap agar pihak yang berkonflik dapat mencari titik temu untuk mencapai sebuah perdamaian.

“Sebenarnya Indonesia, dalam hal ini Presiden SBY bisa berbuat lebih daripada sekedar prihatin. Di Mesir telah terjadi pelanggaran HAM berat yang menimbulkan belasan warga sipil terluka dan meninggal dunia. Selain itu kudeta militer yang telah memberanguskan demokrasi di sana,”ungkap Hidayat.

Ditambahkannya, sebagai salah satu negara besar di dunia dan Asia khususnya, Indonesia bisa menyampaikan inisiatif ke PBB untuk turun tangan lebih jauh atas proses pencerderaan demokrasi lewat kudeta pemerintahan yang sah di Mesir, yang pada akhirnya menimbulkan penolakan masal di negeri yang terkenal dengan monumen dan peradaban kunonya ini.

Atas dasar itulah Ketua Fraksi PKS ini akan terus mendorong pemerintah untuk menggalang kerjasama internasional, terutama lewat PBB dan OKI (Organisasi Konferensi Islam), agar krisis kemanusiaan di Mesir segera berakhir dan rakyat Mesir dapat bebas menentukan pilihan hidupnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka. Rieke menilai saat ini bukan saatnya pemerintah atau SBY untuk menghimbau, melainkan harus lebih tegas lagi, mendesak PBB sebagai organisasi dunia untuk bersama-sama mengatasi krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Mesir.

“Politik luar negeri kita kan bebas aktif, artinya Indonesia harus aktif menentukan dan menyuarakan pendapatnya kepada PBB, termasuk ikut dalam penyelesaian konflik di Mesir,”ujar Rieke.

Dilanjutkan Rieke, jika ternyata PBB tidak bertindak untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan itu, maka Indonesia berhak untuk keluar dari organisasi tersebut.

“Hal serupa pernah dilakukan presiden Soekarno, karena dinilai tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka Bung Karno memutuskan untuk keluar dari PBB”tegasnya.(Ayu)foto:wahyu/parle